G Diagram Proses Penilaian dan Penetapan Penerapan BLUD. PENILAIAN DAN PENETAPAN BLUD SURAT EDARAN MENDAGRI 981/1011/SJ A. TIM penilai Sekretaris Daerah sebagai ketua; PPKD sebagai sekretaris; Kepala SKPD yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota; Kepala SKPD yang . Penilaian dan Penetapan BLUD Read More ». Jenispengadaan obat di Rumah Sakit dibagi menjadi : a. Berdasarkan dari pengadaan barang, yaitu : Pengadaan barang dan farmasi Pengadaan bahan dan makanan Pengadaan barang-barang dan logistik b. Berdasarkan sifat penggunaannya : Bahan baku, misalnya : bahan antibiotika untuk pembuatan salep Bahan pembantu, misalnya : Saccharum lactis untuk a pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (diuraika1) n ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanjadalam Anggaran FKTP Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanismedan prosedur pengadaan barang dan jasa melalui ULP ini untuk memberikan acuan bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, terutama para PA, PPK dan ULP/PP di lingkungan K/L/D/I. SOP ini diharapkan akan mendorong terwujudnya kesamaan pemahaman terhadap prosedur Pengadaan Barang/Jasa, sehingga penyusunan rencana Pengadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin, rumah sakit kelas A di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan terus melakukan inovasi dalam transformasi pengadaan digital barang dan jasa kebutuhan operasional rumah sakit secara rutin. Transformasi digital di RSUD Ulin dimulai tahun 2022 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan internal terhadap kurang lebih 2.000 an pegawai mereka ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 20 18 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Bimtekdan Pelatihan Aparatur Sipil Negara, Bimtek Keuangan, Kepegawaian, Aset Barang milik daerah,Pengadaan Baarang dan Jasa 2023 Lembaga Kajian Indonesia. Kota, Dan Kabupaten, Rumah sakit serta Puskesmas dan Swasta dalam Hal Penyelenggaraan Bimtek, Diklat, Workshop dan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pembayaranjasa puskesmas dan jasa medis dilaksanakan melalui mekanisme belanja daerah, yaitu dengan mengajukan SPP, SPM dan SP2D. Dalam tulisan ini akan dipaparkan secara normatif ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada puskesmas yang belum menerapkan PPK-BLUD sebagaimana diatur dalam Perpres No. 32 Tahun 2014. Pengadaanbarang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD dengan mengikuti prinsip-prinsip : a. Efisien, berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk menghasilkan sasaran yang 21. Gambaran Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Dengan diterbitkannya aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa semakin akuntabel dan kredibel. Sebelumnya tidak ada aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa Indonesia SebelumRumah Sakit Daerah ditetapkan statusnya menjadi Badan layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh, semua proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah direvisi dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2012tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. 6 1 Pengadaan B3. Pengadaan B3 diusulkan ole h satuan kerja pengguna B3 melalui Unit Pengadaan Barang dan Jasa. Instalasi Kesehatan Lingkungan Sub K3 RS berkoordinasi untuk memastikan bahwa vendor penyediaan B3 kompeten dalam penyediaan B3 dan menyertakan MSDS dari setiap B3 yang akan disediakan untuk rumah sakit. 2. Penyimpanan B3 BimtekTata Cara Pengadaan Barang atau Jasa Bagi BLU/BLUD - Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 2 dinyatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkamemajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi PENGELOLAANBARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. Berdasarkan pada PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah disebutkan bahwa: "BLU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.". wS0PCAT.

pengadaan barang dan jasa blud rumah sakit